Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Abstract

Pendaftaran Tanah yang  termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu,  serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun. Hal itu tidak lepas dengan Perikatan/perjanjian, adapun setiap perjanjian dalam hal mengalihkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT).

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana system pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dan bagaimana Peranan PPAT dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut PP No. 24 Tahun 1997.  Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif Dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, Dalam Penelitian ini termasuk Kepustakaan (library research) menggunakan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur- literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dan dengan menggunakan metode analisis isi (content analisys), terhadap data kemudian dikonstruksikan dalam  kesimpulan kesimpulan. Hasil Penelitian yakni: bahwa pendaftraran tanah tersebut dapat diuraikan unsure-unsurnya  sebagai berikut :  Adanya serangkaian kegiatan,  Dilakukan oleh pemerintah, Secara terus menerus, berkesinambungan ,  Secara teratur,  Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun Pemberian surat tanda bukti hak ,dan  Hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah itu. UUPA Menegaskan bahwa pendaftaran tanah harus diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan dan system publikasinya adalah system negative, namun mengandung unsure positif

Bahwa system pendaftaran tanah di Indonesia menurut PP No. 24 Tahun 1997 yakni  ada 2 (dua)  pendaftaran tanah yaitu dilakukan secara (1)  sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan yang dilakukan atas prakarsa pemerintah, dan (2)  secara  sporadic adalah pendaftaran tanah yang mencangkup mengenai bidang bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau masal.  Sedangkan Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berperan sebagai pejabat umum pembuat akta tanah membantu pemerintah melalui kantor Pertanahan dalam mencapai salah satu tujuan pendaftaran tanah, yaitu tercapai kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi subyek maupun obyek, untuk penyediaan informasi serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.